Memasuki hari kelima penutupan pemerintahan AS, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan masih ada peluang Demokrat melunak sehingga dapat menghindari penutupan berkepanjangan dan PHK pegawai federal.
“Presiden Trump dan [Direktur Anggaran Gedung Putih] Russ Vought sedang menyiapkan langkah jika diperlukan, meski berharap hal itu tidak terjadi,” ujar Hassett, dikutip dari Reuters pada Senin (6/10/2025).
Namun, ketika ditanya wartawan kapan PHK akan dimulai, Trump menjawab singkat bahwa hal tersebut sedang berlangsung sekarang.
Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, yang selama ini menjadi motor kampanye Trump untuk memangkas ukuran birokrasi federal, menolak berkomentar lebih lanjut. Hingga kini belum ada tanda-tanda negosiasi baru antara pimpinan Kongres setelah pertemuan terakhir dengan Trump pekan lalu.
Penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.
“Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer dalam program Face the Nation CBS.
Menurutnya, kebuntuan hanya bisa diselesaikan melalui perundingan langsung antara Trump dan empat pimpinan Kongres.
Demokrat mendesak adanya perpanjangan permanen kredit pajak premi untuk membantu warga AS membeli asuransi kesehatan swasta melalui Affordable Care Act (ACA), serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan secara sepihak membatalkan belanja yang disepakati dalam kesepakatan anggaran.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune menyatakan pihaknya bersedia membahas tuntutan Demokrat. Tetapi, dia menegaskan pemerintahan harus dibuka kembali terlebih dahulu.
Trump sendiri mengaku terbuka membicarakan isu kesehatan, tetapi menegaskan bahwa Partai Republik tetap menginginkan reformasi ACA atau Obamacare.
“Kami ingin memperbaikinya agar berfungsi. Obamacare adalah bencana bagi rakyat, jadi kami ingin agar bisa diperbaiki,” kata Trump.
Senat AS dijadwalkan melakukan pemungutan suara waktu setempat terhadap dua rancangan dana darurat: satu usulan DPR yang dikuasai Republik, dan satu usulan tandingan dari Demokrat. Namun, keduanya diperkirakan tidak akan lolos ambang batas 60 suara.
Dengan mayoritas tipis 53 kursi melawan 47, serta satu senator Republik menolak rancangan DPR, para pemimpin Republik membutuhkan setidaknya delapan suara Demokrat. Namun sejauh ini baru tiga yang bersedia mendukung.
“Pilihannya jelas: buka kembali pemerintahan atau tidak,” tegas Thune dalam wawancara dengan Fox News Sunday Morning Futures.