Melansir Al Jazeera, Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi, putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, dalam pemungutan suara putaran kedua akhir pekan lalu, setelah tidak ada dari lima kandidat yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.
Pemungutan suara di parlemen untuk menetapkan perdana menteri baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.
Mantan Menteri Keamanan Ekonomi itu dikenal berhaluan kanan dalam tubuh LDP. Takaichi, 64 tahun, terpilih melalui proses internal yang melibatkan 295 anggota parlemen LDP dan sekitar 1 juta anggota partai, atau setara hanya 1% dari total populasi Jepang.
Dia diperkirakan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena LDP masih menjadi partai terbesar di parlemen. Namun, setelah mengalami kekalahan elektoral signifikan, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritas di kedua tingkat parlemen dan membutuhkan dukungan oposisi untuk membentuk pemerintahan efektif.
Koalisi LDP diprediksi akan memperluas kerja sama dengan Komeito, partai sentris moderat, serta merangkul sedikitnya satu partai oposisi yang lebih berhaluan tengah.
Jika resmi menjabat sebagai perdana menteri, Takaichi akan menghadapi beragam tantangan, mulai dari populasi menua, gejolak geopolitik, ekonomi yang melemah, hingga keresahan publik terkait imigrasi.
“LDP harus mengembalikan kepercayaan publik, diperlukan perombakan agar bisa memulai dari awal,” ujar Koizumi dalam kampanye, menyebut kondisi partai sebagai krisis.
Salah satu partai yang tengah naik daun adalah Sanseito, yang menggaungkan isu populis terkait imigrasi sebagai invasi senyap serta menyalahkan pendatang atas berbagai persoalan sosial.
Dalam kampanye LDP, baik Takaichi maupun Koizumi mencoba menarik simpati pemilih dengan merespons isu tersebut.
“Jepang perlu meninjau kembali kebijakan yang membolehkan masuknya orang dengan latar belakang dan budaya yang sepenuhnya berbeda,” ujar Takaichi.
Sementara itu, Koizumi menekankan, pekerja asing ilegal dan memburuknya keamanan publik menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat lokal.
Nada alarmis semacam itu jarang muncul dari politisi arus utama di Jepang, di mana penduduk kelahiran luar negeri hanya sekitar 3% dari total populasi.
Dalam isu ekonomi, Takaichi sebelumnya mendukung pelonggaran moneter agresif dan belanja fiskal besar-besaran, sejalan dengan gurunya, mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Namun, selama kampanye dia menampilkan sikap lebih moderat, termasuk terkait hubungan dengan China.
Meski menjadi perempuan pertama yang memimpin Jepang, sejumlah pihak menilai hal itu tidak serta-merta menjanjikan perubahan bagi kesetaraan gender.
“Takaichi tidak memiliki perhatian terhadap hak-hak perempuan maupun kebijakan kesetaraan gender,” kata profesor politik dan gender di Universitas Tokai, Yuki Tsuji.
Di sisi lain, meski Shinjiro Koizumi memiliki citra modern dan karisma, sejumlah pengamat menilai dia kurang mendalam secara politik dan bisa menjadi beban bagi partai.
“Dia pandai menunjukkan citra reformis, tetapi tidak cukup kuat dalam debat. Popularitasnya mungkin sulit bertahan setelah sidang parlemen dibuka,” ujar profesor emeritus Universitas Tokyo, Sadafumi Kawato.
Siapa pun yang terpilih sebagai perdana menteri Jepang nantinya akan menghadapi ujian diplomatik besar, yakni kemungkinan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Oktober.
Trump dijadwalkan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan mulai 31 Oktober, dan berpotensi menekan Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanannya.